MALANG, KOMPAS.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, Jawa Timur, meminta pemerintah memberi solusi bagi pengelola hotel terkait adanya kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah. "Hal yang berkaitan dengan menumbuhkan perekonomian itu berhubungan karena kegiatan pariwisata itu memberikan efek bagi sektor usaha lainnya," kata Ketua PHRI Kota Malang, Agoes Basoeki pada Senin (24/2/2025).Baca juga: Itinerary Seharian di Malang, Wisata Keliling Kota Pemotongan Anggaran Bisa Berdampak pada Okupansi Hotel di NTB Sebagai informasi, Inpres Nomor 1 tahun 2025 telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya dengan mengurangi belanja sewa gedung. Diketahui, pemerintah juga kerap melangsungkan program dan kegiatan dengan menyewa convention hall hotel. Pemerintah Kota Malang juga telah menerbitkan SE No.2/2025 tentang Efisiensi pelaksanaan APBD tahun 2025. Poin kedua dalam isi SE itu berbunyi ‘Membatasi belanja alat tulis kantor, percetakan, souvenir, sewa gedung, sewa kendaraan, sewa peralatan, lisensi aplikasi, jasa konsultan, pemeliharaan dan perawatan serta pengadaan peralatan dan mesin’. Baca juga: Kemenpar Tetap Fokus pada Target Pariwisata 2025 dengan Efisiensi Anggaran Efisiensi Anggaran Pemerintah, Pengelola Hotel di Kota Batu Cari Pasar Lain Belum terdampak signifikan untuk sementara KOMPAS.com/ Nugraha Perdana Tempat wisata legendaris warga Jawa Timur yakni Taman Rekreasi Selecta ramai pengunjung. Sejauh ini, menurut Agoes, pengelola hotel di Kota Malang belum terlalu terdampak secara signifikan dari adanya efisiensi yang membuat pemerintahan mengurangi kegiatan sewa gedung.Meski begitu, Agoes mengatakan, hingga saat ini masih ada beberapa agenda pemerintahan di beberapa hotel di Kota Malang. Baca juga: Anggaran Kemenpar 2025 Dipotong, Target Pariwisata Tidak Berubah "Sementara belum terasa karena beberapa masih ada kegiatan, mungkin itu menggunakan anggaran yang kemarin atau sudah memesan tempat sebelum ada kebijakan ini," katanya. Adapun untuk menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, Agoes menyarankan pengelola hotel mengembangkan inovasi dalam menggaet pelanggan di luar pemerintahan. Menurutnya, konsumen penyewa convention hall hotel untuk kegiatan Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) tidak hanya dari kalangan pemerintah, tapi juga dari pihak pihak swasta atau masyarakat umum. Baca juga: Anggaran Dipangkas, Potensi Kerugian Industri Hotel Capai Rp 24,807 Triliun "Tetapi juga dengan swasta dan lain lain, kami tidak hanya mengandalkan dari pemerintah saja," katanya. Agoes menyampaikan, bisnis perhotelan di Kota Malang mayoritas pendapatannya berasal dari tamu kamar hotel. "Jadi masih menjual kamar hotel sebagai penunjang kegiatan wisatawan," ujarnya. Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.