PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Sekitar 300 pegawai hotel dan restoran yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dirumahkan hingga ada yang terkena pemberhentian hubungan kerja (PHK). Hal ini diungkapkan Sekretaris Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bangka Belitung, Wendo Irwanto usai melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Bangka Belitung, Jum'at (21/2). Wendo mengatakan, Instruksi Presiden 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 tahun 2025, memberikan dampak atau kerugian bagi dunia perhotelan. "Kami mendata dari Rabu kemarin ada sekitar 20 hotel dan restoran, mereka ada yang melakukan PHK, ada yang dirumahkan, ada yang tidak full time itu ada sekitar 300 orang untuk saat ini. Kalau memang hal ini dibiarkan terus tidak menutup kemungkinan akan lebih banyak lagi, hingga hotel juga bisa tutup," ujar Wendo. Hal ini dikarenakan dalam Inpres tersebut mengatur pembatasan belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau focus group discussion. "Sangat berimbas karena kita tahu dunia pariwisata di Bangka Belitung cenderung menurun, artinya kita harus mengambil target meeting goverment. Ketika inpres itu turun yakni membatasi, merupakan pukulan telak bagi kami," ucapnya. Menurutnya, tak cukup Inpres 1 tahun 2025 dan KMK nomor 29 tahun 2025 yang membuat perhotelan kesulitan, kini hadirnya surat edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 903/0042/BAKUDA kian membuat sulit keadaan perhotelan. Erwando menyoroti poin dua dalam SE tersebut, tentang penghapusan belanja paket meeting dan mengalihkan tempat pelaksanaan kegiatan ke ruang rapat milik pemerintah atau dilaksanakan melalui virtual meeting. "Semakin sulit tapi apa yang kami utarakan sudah ada langkah konkretnya dari dewan, karena kalau kita lihat inpresnya hanya membatasi tapi ketika turun ke SE Gubernur itu menghapus," jelasnya. Pihaknya berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dapat memprioritaskan sektor pariwisata yang juga memberikan dampak positif bagi kemajuan masyarakat dan daerah. 'Kami harap pemerintah ini bisa serius lagi terhadap pariwisata, yang merupakan penggerak ekonomi daerah. Kalau kita lihat sekarang jujur saja, dari segi anggaran dan regulasinya terlihat pemerintah tidak lagi memprioritaskan sektor ini," ungkapnya. Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Edi Nasapta meminta Pj Gubernur merevisi aturan yang kini berdampak pada okupansi perhotelan. "Surat edaran itu bisa Pj Gubenur revisi, karena Inpresnya bukan untuk menghapus tapi membatasi. Revisi surat edarannya baik itu penjabarannya bisa diperiksa lagi, siapa tahu ada yang sebetulnya tidak sesuai dengan Inpres dari Presiden Prabowo," ujar Edi Nasapta. Dalam audiensi tersebut, ada pula keluhan terkait tingginya harga tiket pesawat yang juga secara langsung memberikan dampak negatif bagi dunia pariwisata dan perhotelan. "Untuk tarif sepenuh-penuhnya bukan hanya kewenangan daerah, tapi itu kemampuannya ada di pusat. Namun memang Provinsi Bangka Belitung bisa koit pariwisatanya, jika tidak dibantu harga tiket pesawatnya," jelasnya. Ia berharap, adanya perhatian dari pemerintah pusat guna mengatur harga yang bisa membantu peningkatan perekonomian di Provinsi Bangka Belitung. "Insya Allah setelah lebaran saya dengar ada berita bahwa Bapak Prabowo ingin mengintervensi kembali, harga tiket pesawat akan turun lagi tapi memang itu low seasion. Kami berharap kalau bisa, seterusnya harga tiket murah-murah aja lah," ungkapnya. (riz) Target Bawa Event Nasional ke BabelSEJUMLAH event nasional menjadi target untuk dapat diselenggarakan di Provinsi Bangka Belitung, guna meningkatkan okupansi hotel. Hal ini diungkapkan Kabid Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudkepora) Bangka Belitung, Anugrah G Prima, Jum'at (21/2). "Kondisi Provinsi Bangka Belitung saat ini, memang sedang tidak baik-baik saja di sektor pariwisata. Dari sisi dinas kita masih mengupayakan kegiatan, seperti event atau promosi mendatangkan orang luar," ujar Anugrah G Prima. Ia pun mengakui adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, memberikan dampak besar bagi sektor pariwisata dan perhotelan. "Se-Indonesia merasakan hal yang sama, namun kalau di Bangka Belitung kita melihat event pemerintah masih menjadi faktor penting. Kalau dibandingkan pemasukan hotel dari kegiatan atau event masih lebih besar, dibandingkan sifatnya individu yang datang atau menginap," jelasnya. Pihaknya mengungkapkan peran penting perhotelan, dalam menjalankan roda perekonomian di Provinsi Bangka Belitung. "Untuk hotel ini yang terlibat di hotel banyak, mulai dari makanan, laundry, UMKM jadi kalau hotel kena semua juga kena," ucapnya. Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung Rina Tarol mendukung Disparbudkepora Provinsi Bangka Belitung untuk dapat proaktif mencari kegiatan nasional. "Tentunya harus semangat lagi berdialog, lobi dengan pusat agar event nasional dibawa ke Bangka Belitung. Tentunya saat ini dibatasi, tapi artinya masih ada sisa dan ini yang harus didorong dan dimaksimalkan," ungkap Rina Tarol. (riz)